, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa terdapat 159 kandidat kepala sekolah rakyat Yang saat ini dipilih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Agus mengungkapkan hal tersebut selama pertemuan dengan komite khusus tentang pendidikan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta area pinggiran bersama Komisi X DPR.
Agus menyampaikan, jumlah kepala sekolah Yang diperlukan sesuai dengan lokasi yang telah siap untuk berfungsi adalah sejumlah 63 kepala sekolah. "Oleh karena itu, kita akan menyeleksi mereka melalui proses perekrutan dan tes, serta saat ini jumlah peserta seleksi sudah mencapai lebih dari tiga kali lipatan dari angka tersebut, yaitu sekitar 159 kandidat kepala sekolah yang tengah dievaluasi oleh Kemendikdasmen," jelas Agus di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 19 Mei 2025.
Agus mengatakan bahwa kementerian menetapkan standar yang lumayan tinggi bagi para calon pemimpin sekolah dasar milik negara. Di luar persyaratan administratif dan keahlian, seorang kepala sekolah juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintahan lokal serta bermukim di area yang dekat dengan tempat tugasnya.
Dari 159 peserta yang berminat menjadi kepala sekolah, mereka semua akan melalui serangkaian ujian termasuk tes psikologi, test kemampuan Bahasa Inggris dengan menggunakan skor TOEFL, serta sesi wawancara. Pengumumannya sendiri dijadwalkan untuk tanggal 26 Mei 2025. Selepas pengumuman tersebut, seluruh penerima posisi ini akan menghadiri program pelatihan spesifik.
Agustus telah ditetapkan sebagai waktu penugasan," ungkap Agus. "Walaupun pelaksanaannya dimulai pada Juli, namun bulan Juni mereka seharusnya sudah memulai pekerjaan. Mereka perlu terlibat dalam pembentukan Sekolah Rakyat ini agar dapat berbagi visi dan semangat yang sama.
Agus sebelumnya mengatakan bahwa terdapat 63 tempat untuk sekolah rakyat yang akan mulai berfungsi pada awal Juli 2025. Dia menjelaskan bahwa pihak pemerintah bertujuan agar masing-masing daerah kabupaten atau kota mempunyai minimal satu sekolah rakyat.
Dia mengatakan bahwa dari seluruh 200 sekolah dasar yang direncanakan untuk dibangun dalam tahun ini, separohnya akan memakai Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diurus oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 100 sekolah dasar, akan diprogramkan melalui pendanaan pihak ketiga dan mendapat dukungan dari Departemen Sekretariat Negara serta Departemen Badan Usaha Milik Negara. "Hingga tanggal 12 Mei lalu, kita telah mencatat adanya 63 lokasi yang siap berfungsi pada bulan Juli nanti," ujar Agus.
Dia menjelaskan bahwa dari 100 tempat yang direncanakan untuk berfungsi pada tahun 2025, 47 di antaranya masih dalam proses peninjauan. Sementara itu, 63 tempat lainnya telah menandatangani perjanjian dan siap operasional. Dia mengklarifikasi bahwa lokasi sekolah-sekolah tersebut terdistribusi dengan jumlah sebagai berikut: 34 titik di Pulau Jawa, 13 titik di Sumatra, 8 titik di Sulawesi, 3 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 2 titik di Kalimantan, 2 lokasi di Maluku, serta 1 titik di Papua.
Dia mengungkapkan bahwa paling tidak 100 sekolah rakyat perlu didirikan tiap tahunnya. "Dengan begitu nantinya setiap kabupaten atau kota akan mempunyai satu sekolah rakyat," jelas Agus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar