.CO.ID, BATU – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa seluruh calon guru di Sekolah Rakyat wajib mengikuti program pengembangan keahlian sebelum mulai mengajar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan performa para guru dapat berjalan dengan baik saat menyampaikan materi kepada murid-murid di Sekolah Rakyat dan mencapai hasil yang maksimal.
"Pastinya akan ada pelatihan bagi guru-guru di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, panggilannya yang dikenal baik, usai menandatangani Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Al-Hikmah International Islamic Boarding School di Kota Batu, Jawa Timur pada hari Senin, 19 Mei 2025.
Gus Ipul menyebut bahwa pada tahap ini, pihaknya tengah berfokus menyiapkan sistem penyeleksian bagi calon-guru yang bakal bertugas di Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan, "Yang pertama kali adalah merekrutmennya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kini proses tersebut sedang dikerjakan oleh Dikdasmen. Apabila ASN atau PNS tak tersedia, maka alternatif lain yakni mencari Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, kita terus mengerjakannya," ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa penunjukan staf pengajar, termasuk guru serta kepala sekolah di Sekolah Rakyat tersebut tak boleh dilakukan secara asal-asalan. Calon guru dan kepala sekolah, tambahnya, wajib memenuhi berbagai syarat yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintahan.
"Calon guru memiliki kriteria tertentu, seperti kemampuan berbahasa Inggris serta hal-hal lain, sebab akan ada ujian wawancara tambahan nanti. Kemampuan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dalam merencanakan metode pembelajaran di Sekolah Rakyat," jelas Gus Ipul.
Pihaknya masih terus melakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah pasti kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dengan menyesuaikan pada ketersediaan fasilitas bangunan yang sudah dalam proses renovasi. Saat ini, terdapat 53 titik Sekolah Rakyat se-Indonesia yang sedang dalam proses renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Bila contohnya adalah pengajuan 53 titik sekolah, maka diasumsikan awalnya membutuhkan kira-kira 1.000 guru tambahan serta kepala sekolah dan staf pendukung lainnya sehingga total dapat mencapai 1.600 orang," jelas Mensos.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar