Pakistan, 2 Juli -- ISLAMABAD - Pakistan kehilangan Rs400 miliar setiap tahun akibat perdagangan rokok ilegal, demikian peringatan Ketua Fair Trade in Tobacco (FTT) Ameen Virk dalam sebuah seminar di Islamabad. Ia menggambarkan masalah ini sebagai "krisis struktural", bukan sekadar kebocoran pajak kecil, dan mendesak Federal Board of Revenue (FBR) untuk terus menekan pelaku pelanggaran melalui langkah-langkah berkelanjutan serta reformasi penegakan hukum jangka panjang.
Virk mengatakan bahwa meskipun penggerebekan dan penyitaan terbaru oleh FBR, Intelijen Bea Cukai, dan Pajak Dalam Negeri cukup menggembirakan, tindakan-tindakan tersebut tidak boleh tetap menjadi kejadian-kejadian terpisah. Ia menekankan bahwa para produsen rokok ilegal sedang beroperasi secara terbuka, menjual produk tanpa peringatan kesehatan, dengan harga yang tidak sah, serta tanpa menggunakan Sistem Lacak dan Telusur pemerintah yang dirancang untuk mencegah penghindaran pajak.
Ia menunjukkan bahwa perusahaan tembakau legal memberikan kontribusi lebih dari 300 miliar rupee dalam bentuk pajak, namun lebih dari 40 perusahaan yang tidak terdaftar sedang mendistribusikan merek-merek ilegal di seluruh negeri. Merek-merek ini secara luas dipromosikan, dijual secara grosir, dan sering kali menghindari segala bentuk kepatuhan regulasi. "Ini adalah uang yang seharusnya bisa membiayai rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur," kata Virk, mendorong para pembuat kebijakan untuk bertindak sebelum kerusakan semakin memburuk.
Virk menyoroti bahwa perdagangan tembakau ilegal mencerminkan tren yang lebih luas yang terlihat di sektor-sektor seperti minyak bumi dan properti, di mana penghindaran pajak dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya ancaman fiskal tetapi juga serangan terhadap kredibilitas regulasi Pakistan. "Bahkan memulihkan separuh dari kerugian ini saja bisa membantu mengurangi defisit fiskal negara," tambahnya.
Dalam penutupan, ketua FTT menyerukan adanya kemauan politik, konsistensi kebijakan, dan penyediaan sumber daya yang lebih baik bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Ia mengatakan bahwa FBR membutuhkan wewenang hukum yang lebih kuat, razia yang terus-menerus, serta dukungan dari tingkat atas agar dapat secara efektif memberantas penghindaran pajak di sektor tembakau. "Kami mendukung pemerintah," katanya, "namun kami mengharapkan hasil yang tegas, nyata, dan berkelanjutan."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar