, Jakarta - Bocoran data permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ( PBPH ) yang tersebar di 26 provinsi mengungkap ada sedikitnya 152 perusahaan sedang mengantre konsesi atas 4,82 juta hektare kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Pemerintah mulai mengabulkan sebagian permohonan itu di tengah tertutupnya informasi mengenai proses perizinan.
PBPH adalah istilah baru untuk perizinan kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Perubahan nama ini diklaim untuk menyederhanakan jenis izin kehutanan yang beragam, seperti bisnis kayu di hutan alam atau hutan tanaman, serta kegiatan restorasi ekosistem.
UUCK tidak hanya mengubah nomenklatur perizinan, tetapi juga jenis pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Pemegang izin sekarang dapat menyelenggarakan multiusaha kehutanan, yaitu beragam jenis pemanfaatan hutan dilakukan dalam satu konsesi. Perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri yang memasok bahan baku pabrik kertas dan bubur kertas, misalnya, kini bisa menyelenggarakan jasa lingkungan—termasuk di dalamnya untuk usaha penyerapan dan perdagangan karbon.
For the government, multiple business ventures in forestry become a solution to optimize the economic value of forest areas in each concession. As for the corporations holding permits, multiple business ventures in forestry become a new opportunity to gain profits.
Selama ini, konsesi kehutanan terus menjadi salah satu sumber deforestasi. Sepanjang periode 2001-2024, Auriga Nusantara menghitung sedikitnya 2,8 juta hektare tutupan hutan lenyap dari area PBPH. Angka ini setara dengan 25 persen dari total luas deforestasi di Indonesia pada periode yang sama.
"Skema multiusaha kehutanan membuat sektor industri ini semakin samar—tak bisa dibedakan siapa sedang berbisnis apa di suatu konsesi," kata Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia Anggi Putra Prayoga.
Dalam laporan premium <Tempoh> edisi 1 Juni 2025, terungkap sejumlah konglomerat yang disinyalir terafiliasi dengan para pemohon konsesi kehutanan baru tersebut. Temuan ini bagian dari proyek peliputan yang didukung The Rainforest Reporting Grants—pendanaan kegiatan jurnalisme dari Pulitzer Center.
Laporan Lengkap
Rimbawan: Jaya di Rimba Tak Berwibawa di Kota
Strategi ekonomi menetes dengan memberikan hak mengeksploitasi hutan kepada pengusaha telah kembali. Karbon jadi komoditas baru.
https://www./prelude/sampul-tempo-jaya-di-rimba-taipan-kota-1611066
Hutan untuk Para Taipan
Ratusan kelompok bisnis papan atas antre untuk mendapatkan konsesi 4,8 juta hektare hutan. Tidak transparan dan menimbulkan ketimpangan.
https://www./kolom/konsesi-hutan-untuk-taipan-1610948
Jejaring Konglomerat Penguasa Lahan Mengincar Konsesi Hutan
Setidaknya 152 perusahaan mengantre untuk mendapatkan konsesi hutan yang mencakup luas 4,82 juta hektare. Padat dengan jaringan elit pemegang kekuasaan atas lahan.
https://www./lingkungan/taipan-pemohon-konsesi-hutan-pbph-1611064
Bisnis Karbon Hutan Kalimantan Jadi Primadona Bagi Para Taipan
Hutan Kalimantan menjadi primadona bagi taipan yang tertarik pada bisnis karbon. Mereka menyiapkan proyek-proyek raksasa.
https://www./lingkungan/pengusaha-konsesi-hutan-kalimantan--1611065
Siapakah Para Konglomerat yang Mengejar Bisnis Perdagangan Karbon?
Konglomerat jaringan mengantre di rencana pembukaan pasar karbon. Pengusaha lama dan keluarga presiden.
https://www./lingkungan/jejaring-konglomerat-perdagangan-karbon--1610932
Konglomerat Lain di Balik Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan
Beberapa kelompok bisnis besar lainnya juga muncul di belakang pemohon izin baru. Siapa saja?
https://www./lingkungan/konglomerat-lain-pemohon-konsesi-hutan-1610956
Jika Perusahaan Menguasai Hutan Alam Pulau Sipora
PT Sumber Permata Sipora menargetkan hutan alam yang masih tersisa di Pulau Sipora. Nama-nama besar muncul.
https://www./lingkungan/konsesi-hutan-alam-pulau-sipora--1610951
Solusi Palsu Pengendara Mitigasi Iklim
Agenda mitigasi krisis iklim semakin menonjolkan mekanisme pasar. Solusi yang dimiliki masyarakat adat terabaikan.
https://www./lingkungan/pasar-karbon-dan-masyarakat-adat--1610945
Menteri Lingkungan Hanif Faisol: Kejahatan Karbon Itu Nyata
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan rencana pembukaan pasar karbon. Ia juga menjawab hubungannya dengan Haji Isam.
https://www./wawancara/kejahatan-perdagangan-karbon-hutan-1611063
Tidak ada komentar:
Posting Komentar